Lapas Kelas IIA Banyuasin bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Banyuasin mengelar kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa perekaman dan pengecekan NIK bagi warga binaan.

Pelayanan ini digelar dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid - 19 yang belum maksimal karena terkendala masalah NIK.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin Ronaldo Devinci Talesa melalui Subseksi Bimkemaswat berupaya memastikan segala persiapan termonitor dengan baik salah satunya terkait kelengkapan data untuk divaksin.

"Saat ini kami mendata ada dari total 1443 orang warga binaan, terdapat 230 orang yang tidak memiliki NIK. Selain itu terdapat 167 orang yang memiliki NIK namun tidak terverifikasi oleh Disdukcapil setempat,"

Ronaldo menambahkan, di kesempatan ini, pihaknya berharap agar warga binaan Lapas Banyuasin 100% mempunyai NIK.

"Semua warga binaan yang NIK nya tidak terverifikasi tersebut sudah berhasil di verifikasi oleh Disdukcapil Banyuasin. Selanjutnya kami akan memaksimalkan untuk warga binaan yang NIKnya bermasalah untuk wilayah luar Banyuasin," ungkapnya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin menggelar Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Rabu (20/04).

Ziarah ini merupakan Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke - 58 Tahun 2022.

Ziarah dimulai pukul 08.00 WIB dan diawali upacara penghormatan yang dipimpin Kepala Lapas Banyuasin. Bertindak sebagai komandan upacara Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Hazwirin Adi Sukawan.

Selain diikuti oleh pejabat struktural dan staf, kegiatan ini turut dihadiri oleh ibu - ibu Dharma Wanita Lapas Banyuasin.

Usai pelaksanaan upacara penghormatan di halaman TMP Pangkalan Balai, kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga oleh seluruh peserta yang hadir di makam para pahlawan dan diakhiri dengan doa bersama.

Kegiatan tetap mematuhi Protokol kesehatan (Prokes), seluruh peserta yang hadir kompak mengenakan masker biru muda berlambang Kemenkumham sebagai simbol melawan COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir.

Kepala Lapas Banyuasin Ronaldo Devinci Talesa mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan di Taman makam pahlawan ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke 58. Selain itu juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

“Pada momen ini kita beri penghormatan sekaligus berdoa kepada Tuhan untuk pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga pahlawan diterima di sisi Tuhan, diampuni dosanya dan di lapangkan kuburnya,” harapnya.

Ronaldo menambahkan, kegiatan upacara dan tabur bunga ini dilaksanakan secara serentak seluruh Lapas dan Rutan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

"Sebelumnya, Lapas Banyuasin telah menggelar serangkaian kegiatan sosial seperti donor darah, bakti sosial, vaksinasi dan perlombaan - perombaan untuk memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 yang puncaknya 27 April 2022," jelas Ronaldo

Pemanfaatan Teknologi Informasi sudah menjadi tantangan di era digital ini, tak terkecuali di dalam Pemerintahan. Untuk meningkatkan pelayanan  yang efektif dan efisien, Lembaga Pemerintahan harus merubah dari manual ke sistem elektronik. Hal tersebut sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis digital atau yang biasa disebut dengan e government.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemasyarakatan yang juga termasuk lembaga pemerintahan di bawah kementerian Hukum dan HAM harus turut mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital.

Selasa (19/04), Lapas Kelas IIA Banyuasin mengikuti WEBINAR Teknologi Informasi (TI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke - 58.

Bertempat di aula Lapas Banyuasin, jajaran Sub Bagian Tata Usaha mengikuti WEBINAR yang digelar secara virtual tersebut. WEBINAR menghadirkan pemateri Hamzah Fasuri yang merupakan perumus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenpan RB. Selain itu, pemateri kedua merupakan seorang dosen Teknologi Informasi Universitas Guna Dharma.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Saut Poltak Silitonga membuka langsung kegiatan, dalam sambutannya ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan peluang serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahaan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

“Teknologi Informasi merupakan alat  untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan. Penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin melalui Kasubbag Tata Usaha Muhammad Faikar mengatakan, Lapas Banyuasin telah mendukung SPBE yang dijalankan oleh pemerintah, baik di bidang kepegawaian, keuangan, kinerja dan pelayanan publik.

“Kita terus mengoptimalkan SPBE yang dicanangkan oleh pemerintah, misalnya di kepegawaian kita telah menggunakan SIMPEG, SISUMAKER. di keuangan dan kinerja kita ada aplikasi e Monev, e performance, SMART. Lalu di layanan publik kita ada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Sistem Monitoring Titipan Barang (SIMONTIR). dan masih banyak lagi aplikasi yang akan di optimalkan lagi,” tutupnya.