
Pemanfaatan Teknologi Informasi sudah menjadi tantangan di era digital ini, tak terkecuali di dalam Pemerintahan. Untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, Lembaga Pemerintahan harus merubah dari manual ke sistem elektronik. Hal tersebut sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis digital atau yang biasa disebut dengan e government.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemasyarakatan yang juga termasuk lembaga pemerintahan di bawah kementerian Hukum dan HAM harus turut mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital.
Selasa (19/04), Lapas Kelas IIA Banyuasin mengikuti WEBINAR Teknologi Informasi (TI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke - 58.
Bertempat di aula Lapas Banyuasin, jajaran Sub Bagian Tata Usaha mengikuti WEBINAR yang digelar secara virtual tersebut. WEBINAR menghadirkan pemateri Hamzah Fasuri yang merupakan perumus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenpan RB. Selain itu, pemateri kedua merupakan seorang dosen Teknologi Informasi Universitas Guna Dharma.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Saut Poltak Silitonga membuka langsung kegiatan, dalam sambutannya ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan peluang serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahaan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel.
“Teknologi Informasi merupakan alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan. Penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin melalui Kasubbag Tata Usaha Muhammad Faikar mengatakan, Lapas Banyuasin telah mendukung SPBE yang dijalankan oleh pemerintah, baik di bidang kepegawaian, keuangan, kinerja dan pelayanan publik.
“Kita terus mengoptimalkan SPBE yang dicanangkan oleh pemerintah, misalnya di kepegawaian kita telah menggunakan SIMPEG, SISUMAKER. di keuangan dan kinerja kita ada aplikasi e Monev, e performance, SMART. Lalu di layanan publik kita ada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Sistem Monitoring Titipan Barang (SIMONTIR). dan masih banyak lagi aplikasi yang akan di optimalkan lagi,” tutupnya.
