Nuansa Religi yang Kental, Kuatkan Mental WBP Lapas Banyuasin

IMG 20210608 WA0014Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin melalui program Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hidayah terus berperan aktif memperdalam ilmu agama. Seperti yang terlihat pada hari ini, Selasa (08/06), mereka mendapat pembelajaran baca tulis Al Quran dilanjutkan dengan kajian Akidah Akhlak.
 
Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin Ronaldo Devinci Talesa mengatakan, kegiatan pembinaan di ponpes sengaja digencarkan agar para WBP setelah kembali ke lingkungan masyarakat memiliki nilai lebih dan berubah menjadi manusia yang berakhlak. 
 
"Dari sekian banyak kasus yang dialami para WBP adalah kasus yang memang perlu pembinaan mental melalui pendidikan kerohanian agama. Apalagi mayoritas penghuni di Lapas Banyuasin beragama Islam," jelasnya 
 
Ronaldo menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari di masjid Nurul Hidayah Lapas Banyuasin mulai dari Pukul 10:00 sampai menjelang zhuhur. Materi yang diberikan berbeda tiap harinya. Hal ini agar WBP akan semakin banyak mendapatkan ilmu
 
"Materi yang diberikan mulai dari Kajian Fikih Ibadah, Tauhid dan Akidah Akhlak. Selain itu juga WBP diajarkan membaca Al Quran mulai dari Iqra. Ada juga belajar tahsin, tajwid bahkan tahfiz Quran. Hafalan doa dan wirid. Setiap malam tadarus bersama dan setiap malam jumat kita selalu menggelar pembacaan surah yasiin," jelasnya.
 
Lebih lanjut Ronaldo mengatakan pihaknya juga terbantu dengan ada nya salah satu warga binaan yang memiliki kemampuan berdakwah dan ilmu yang cukup baik dalam bidang agama. 
 
"Bagi mereka yang memiliki kemampuan yang lebih dalam hal membaca Al Quran serta pemahaman tentang Agama Islam, maka diberikan kesempatan untuk mentrasfer ilmu kepada yang belum bisa," pungkasnya.
 
Di samping itu, WBP belajar ilmu agama dengan semangat. Salah satunya WBP atas nama Permadi. Menurutnya, nuansa religi di Lapas Banyuasin sangat kuat. Semua WBP disini merasakan dibina dengan mengedepankan ilmu Agama sebagai upaya memperbaiki mental menjadi pribadi yang lebih baik.
 
"Alhamdulillah selama saya berada disini hati menjadi lebih tenteram. Lingkungan disini mendukung saya untuk lebih taat beribadah kepada Allah SWT. yang mana ini sulit saya dapatkan saat berada di luar," ungkapnya.
 
IMG 20210608 WA0013

Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

IMG 20210608 WA0010Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.  Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06) siang di Gedung DPR RI, Jakarta. 
 
“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.
 
Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya. Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano. 
 
Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin. “Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah. 
 
Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi. 
 
Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan  Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas  Keamanan Nasional. Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (Teks: Laila)
 
Dirilis oleh:
Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Kementerian Hukum dan HAM
 
IMG 20210608 WA0009